Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Senin, 22 Agustus 2011

Ogah di Periksa KPK

Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap wisma atlet,menolak untuk diperiksa oleh Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu hanya akan memberikan keterangan jika dipindahkan dari Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.Hal itu disampaikan salah satu kuasa hukum Nazaruddin, Dea Tungga Dewi, saat dihubungi wartawan, Senin (22/8/2011). "Bang Nazar bilang pesannya enggak mau datang, enggak mau memberikan keterangan sebelum dipindah. Sekarang posisinya masih di Rutan (Mako Brimob)," kata Dea. (Kompas.com)

Minggu, 21 Agustus 2011

Pilih Bungkam Atau Mati



Abdul Aziz SR, staf pengajar Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia menyatakan soal sikap Nazaruddin:yang tiba-tiba bungkam, kemungkinan ada 3 (tiga) skenario yang sedang dimainkan Nazaruddin:
Pertama, dia memang ingin menutup rapat-rapat bau busuk yang ada di tubuh Partai Demokrat, sebagaimana dia tuduhkan sebelumnya. Tujuannya jelas menyelamatkan Partai Demokrat berikut para elite di dalamnya, dan Nazaruddin sendiri tidak terlalu dibenci oleh teman-t emannya di partai yang sedang berkuasa itu. Dalam konteks ini, Nazaruddin ingin menjadi semacam lilin (yang rela hancur) bagi Partai Demokrat dan teman-temannya di partai itu.
Kedua, Nazaruddin memang sedang berada di bawah tekanan dan dipaksa memilih bungkam atau mati. Ini berarti ada kekuatan siluman yang bekerja untuk kelompok-kelompok terentu yang memiliki kepentingan besar di situ. Jika sampai Nazaruddin buka mulut, seperti dilakukannnya ketika buron, akan sangat banyak pihak menjadi korban baik di P artai Demokrat dan DPR maupun di beberapa kementerian.
Ketiga, Nazaruddin dan pengacaranya sedang membangun taktik hukum tertentu menghadapi KPK, sehingga lembaga adhoc itu kehilangan akal mengembangkan kasusnya yang konon merambah ke sejumah kementerian. Dengan taktik itu, KPK bisa saja kemudian bertekuk lutut dan terpaksa mempersempit kasus Nazarudin sebatas Wisma Atlit SEA Games.
Ketiga skenario itu sama-sama merupakan mimpi buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Kasus-kasus besar lainnya akan ikut terkunci, tegasnya.
Oleh karena itu, ada baiknya semua pihak terutama dari kalangan civil society, khususnya pers, kaum intelektual, dan organisasi-organisasi nonpemerintah agar menggalang kekuatan memberikan dukungan kepada KPK agar tak ragu sedikit pun mengungkap kasus Nazaruddin dari hulu sampai hilir secara tuntas dan tanpa kompromi.Demikian menurut Abdul Aziz SR seperti yang di laporkan Kompas.com (22/8/2011).

Sabtu, 20 Agustus 2011

Sel Nazarudin Tak akan di pindahkan



Kompas.com memberitakan, Tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, tidak akan dipindahkan dari Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Menurut dia, KPK tidak akan lagi menggubris orang-orang yang mengigau soal Nazar. Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas,
"Tidak ada alasan kuat untuk pindahkan (Nazaruddin)," kata Busyro dalam acara di Pusham Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Sabtu (20/8/2011) malam.

Presiden Harus Menyikapi M. Nazarudin

Kompas.com Staf pengajar komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Dr Ari Junaedi, mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar terus mendorong mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin membuktikan tuduhannya. Dengan demikian, yang terlibat berbagai kasus dugaan korupsi APBN tidak bisa melenggang bebas.
"Justru kalau langkah diam Nazaruddin diamini malah akan menjadi contoh buruk peninggalan rezim SBY yang akan dikenang buruk oleh generasi berikutnya," kata Ari, Sabtu (20/8/2011) di Semarang.
Menurut mantan Staf Khusus Megawati Soekarnoputri itu, jika kasus Nazaruddin hanya berhenti sampai di Nazaruddin, masyarakat akan tambah muak dan memendam kemarahan dahsyat yang sewaktu-waktu akan tertumpah keluar dalam bentuk demonstrasi jalanan. Demikian seperti di kutip dalam media Kompas.com