Pasal-Pasal Yang Multi Tafsir atau disebut Norma Yang Kabur

Contoh Pasal Multitafsir 1

YANG DI MAKSUD PENYELENGGARA JALAN

DALAM PASAL 273 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Oleh : Fayakun
Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Merdeka Malang

I. Pendahuluan

Di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan disebutkan Pasal 203 ayat (1) bahwa, “Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dan di Pasal 24 ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Dan di ayat (2)-nya. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. bahkan di Pasal 273 yang memuat ketentuan Pidana ini menyebutkan bahwa, untuk Penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak dapat di berikan sanksi pidana apabila, Pertama, menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 12 juta. Kedua, mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Ketiga, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta. Dan Keempat, tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 juta.

Di dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan tersebut hanya disebutkan sebagai penyelenggara jalan, tetapi tidak secara langsung disebutkan lembaganya. Jadi, dalam hal ini masih sumir mengenai siapa yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan jalan itu. Ketidakpastian hal tersebut bisa berdampak pada penerapan pasal 273 tersebut oleh penegak hukum, sehingga Pasal 273 ini tidak bisa dilaksanakan dilapangan pada prakteknya, atau bahkan penegak hukum harus menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur secara lebih rinci tentang masalah penyelenggara jalan tersebut.

Didalam pasal tersebut dikemukakan tentang tanggungjawab pidana penyelenggara jalan, akan tetapi rumusan pasal tersebut tidak menjelaskan siapa penyelenggara jalan tersebut, pasal tersebut bila kita analisis menggunakan asas-asas Pembentukan Peraturan Perudang-undangan yang baik dalam Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka isi pasal tersebut tidak memenuhi Asas Kejelasan rumusan.

Dalam Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dengan dasar hukum tersebut, maka dapat menggunakan metode penafsiran atau metode penemuan hukum yang ada, Sehingga Undang-Undang No.22 tahun 2009 ini bisa diterapkan tanpa harus menunggu Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaannya.

Isu hukum dalam hal ini adalah siapakah yang dimaksud penyelenggara jalan pada Pasal 273 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menurut UU No. 22 Tahun 2009.

II. Ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 273 Ayat (1) “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut  memperbaiki  Jalan  yang  rusak  yang mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban  luka  ringan  dan/atau  kerusakan  Kendaraan dan/atau  barang  dipidana  dengan  penjara  paling  lama  6 (enam) bulan  atau denda  paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” Dalam Penjelasan berbunyi “cukup Jelas”.

III.Pertanyaan Hukum

Siapakah yang dimaksud penyelenggara jalan pada Pasal 273 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ?

IV. Analisis

A.    Dasar Hukum

1.      UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

2.      Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

B. Pengertian Penyelenggara Jalan

Menurut Mochtar Kusumaatmadja ada 7 macam penafsiran hukum , yaitu :

1.      Interpretasi bahasa atau tata bahasa

2.      Interpretasi sejarah

3.      Interpretasi sistematis

4.      Interpretasi sosiologis

5.      Interpretasi teleologis

6.      Tafsir otentik

7.      Teleluasaan interpretasi oleh hakim : kebalikan dari interpretasi otentik

Sedangkan C.S.T.Kansil menyebutkan ada 10 macam cara penafsiran, yaitu :

1.      Penafsiran Tata Bahasa : Cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan beredoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang dengan menggunakan arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.

2.      Penafsiran Sahih (autentik, resmi) : Penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.

3.      Penafsiran Historis : penafsiran berdasarkan sejarah terjadinya undang-undang tersebut, atau maksud pembentuk undang-undang pada waktu itu.

4.      Penafsiran Sistematis (dogmatis) : Penafsiran menilik dari susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu, maupun dengan undang-undang yang lain.

5.      Penafsiran Nasional : Penafsiran menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.

6.      Penafsiran Teleologis (Sosiologis) : Penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undng-undnag ini.

7.      Penafsiran Ekstensif : Memberi tafsirn dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukannya.

8.      Penafsiran Restriktif : Penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu.

9.      Penafsiran analogis : Memberi tafsiran pada sesuatu peraturn hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

10.  Penafsiran a contrario (menurut pengingkaran) : Suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.

Dalam mengulas Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan penulis menggunakan pendekatan signifikasi penafsiran hukum sebagai penyelesaian yakni (1) the golden rule yakni suatu penafsiran perbaikan dengan pemahaman situasinya dengan melihat makna dibalik kata tersebut dengan melihat tujuan Undang-undang dibuat. (2) the literal rule yakni berkaitan dengan pengertian kata-kata dalam isi Undang-undang.

Lalu bagaimana dengan isi Pasal 273 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Siapakah yang dimaksud penyelenggara jalan tersebut ?

Bila kita menggunakan metode penafsiran otentik atau resmi, ternyata di dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tersebut tidak dijelaskan definisi atau siapa penyelenggara jalan tersebut UU hanya menyebut “cukup jelas”. Lalu selanjutnya bila kita menggunakan metode penafsiran sistematis, maka kita bisa temukan definisi penyelenggara jalan tersebut di pada Undang-Undang No. 38 tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 huruf 14 UU tersebut mendefinisikan Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Dari pasal tersebut di atas yang harus kita ketahui selanjutnya yaitu masalah kewenangannya. Untuk masalah kewenangannya bisa kita lihat pada,
Pasal 13 yakni :

1.      Penguasaan atas jalan ada pada negara.

2.      Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

Kemudian Pasal 14

1.      Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.

2.      Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 15 :

1.      Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.

2.      Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.

3.      Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.

4.      Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 16

1.      Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.

2.      Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.

3.      Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

4.      Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

5.       Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelengaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelengaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah

Pasal 45

1.      Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah.

2.      Wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol.

3.      Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BPJT.

4.      BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

5.      Keanggotaan BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat.

Dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan dilihat dari isi pasal-pasal di atas maka bisa kita ketahui siapakah yang di maksud dengan “Penyelenggara Jalan” dalam Pasal 273 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1.      Untuk jalan nasional sesuai dengan kewenangannya, maka yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Pusat.

2.      Untuk jalan propinsi sesuai dengan kewenangannya, maka yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Propinsi

3.      Untuk jalan kota sesuai dengan kewenangannya, maka yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Kota.

4.      Untuk jalan kabupaten dan jalan desa sesuai dengan kewenangannya, maka yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Kabupaten.

5.      Untuk jalan tol sesuai dengan kewenangannya, maka yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Pusat.

V.Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dengan menggunakan menggunakan metode penafsiran sistematis dapat disimpulkan bahwa penyelenggara jalan yang dimaksud dalam Pasal 273 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1.      Untuk jalan nasional sesuai dengan kewenangannya, maka yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Pusat.

2.      Untuk jalan propinsi sesuai dengan kewenangannya, maka yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Propinsi

3.      Untuk jalan kota sesuai dengan kewenangannya, maka yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Kota.

4.      Untuk jalan kabupaten dan jalan desa sesuai dengan kewenangannya, maka yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Kabupaten.

5.      Untuk jalan tol sesuai dengan kewenangannya, maka yang bertanggungjawab adalah Pemerintah Pusat.

Contoh Pasal Multitafsir 2

PENAFSIRAN TERHADAP MAKSUD

SETIAP ORANG YANG MEMBERIKAN IJAZAH MENURUT KETENTUAN PASAL 67 AYAT (1) UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I. Latar Belakang

Menurut Pasal 67 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta).” Dalam penjelasan “cukup jelas”.

Didalam pasal tersebut disebutkan ancaman di pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta) bagi setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, akan tetapi rumusan pasal tersebut masih adanya multi tafsir terhadap adanya kata “setiap orang yang membantu memberikan ijazah”.

Apakah pengertian “membantu memberikan ijazah” dapat disamakan dengan orang yang “membantu menyerahkankan ijazah?,  orang yang membantu ikut menerbitkan ijazah?  Ataukah orang yang membantu membuat ijazah? Dalam hal ini pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan yang tegas, baik didalam ketentuan umum maupun dibagian penjelasan hanya  tertulis “cukup jelas”. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir. Karena orang dapat saja mengatakan ; “Saya tidak membantu memberikan, tetapi hanya sebatas menyerahkan”!....

Undang-undang tersebut harus ada kepastian pengertian yang dimaksud dengan kata “membantu memberikan ijazah” karena kalau sampai teks Undang-undang tidak tegas dan jelas maka dikawatirkan akan terjadi salah penerapan. Misalnya A mendapat titipan untuk memberikan ijazah ke B, namun A ternyata tidak tahu kalau isi titipan tersebut ternyata ijazah dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Apakah A dapat dianggap ikut membantu memberikan ijazah? Apakah yang dimaksud kata “membantu memberikan” oleh pembuat Undang-undang adalah “yang membantu menerbitkan” atau “yang membuat membuat” Ijazah? atau apakah termasuk orang yang ikut menyerahakan. Hal ini harus ada kejelasan.

II. Pertanyaan Hukum

Apakah pengertian kata yang dimaksud dengan kalimat “Setiap orang yang membantu memberikan ijazah di dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional?

III. Pembahasan

Menurut Simons sebagaimana disitir Ateng Syafrudin bahwa kepercayaan atau yang diperintah terhadap peraturan perundang-undangan itu hanya dapat dipertahankan, bilamana peraturan perundang-undangan itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Selain daripada adil, suatu peraturan perundang-undangan harus pula memenuhi persyaratan-persyaratan teknis, tepat, cocok untuk mencapai maksud dan tujuannya tanpa menghamburkan energi (tenaga) yang tidak perlu .

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa, Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perudang-undangan yang baik yang meliputi:

a.       Kejelasan tujuan;

b.      Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

c.       Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d.      Dapat dilaksanakan;

e.       Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f.       Kejelasan rumusan; dan

g.      Keterbukaan.
Selain Undang-Undang tersebut di atas, para ahli juga mengemukan pendapatnya tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu I.C. van der Vlies dan A.Hamid.S.Attamimi. Didalam bukunya yang berjudul ”Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving” I.C.van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik ke dalam asas-asas yang formal dan materiil.

Asas-asas yang formal meliputi :

1.      Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling);

2.      Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste organ);

3.      Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel);

4.      Asas dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid);

5.      Asas konsensus (het beginsel van consensus).

Asas-asas yang materiil meliputi :

Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek);

1.      Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid);

2.      Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheidsbeginsel);

3.      Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel);

4.      Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (het beginsel van de individuele rechtsbedeling).

Ada 7 macam cara penafsiran/ Interpretasi yang bisa dilakukan, yaitu :

1.      Interpretasi bahasa atau tata bahasa

2.       interpretasi sejarah

3.      Interpretasi sistematis

4.      interpretasi sosiologis

5.       interpretasi teleologis

6.      tafsir otentik

7.      keleluasaan interpretasi oleh hakim : kebalikan dari interpretasi otentik

Sedangkan C.S.T.Kansil menyebutkan bahwa ada 10 macam cara penafsiran, yaitu :

1.      Penafsiran Tata Bahasa : Cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan beredoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang dengan menggunakan arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.

2.      Penafsiran Sahih (autentik, resmi) : Penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.

3.      Penafsiran Historis : penafsiran berdasarkan sejarah terjadinya undang-undang tersebut, atau maksud pembentuk undang-undang pada waktu itu.

4.      Penafsiran Sistematis (dogmatis) : Penafsiran menilik dari susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu, maupun dengan undang-undang yang lain.

5.      Penafsiran Nasional : Penafsiran menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.

6.      Penafsiran Teleologis (Sosiologis) : Penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undng-undnag ini.

7.      Penafsiran Ekstensif : Memeberi tafsirn dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukannya.

8.      Penafsiran Restriktif : Penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu.

9.                               
 Penafsiran analogis : Memberi tafsiran pada sesuatu peraturn hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

10.  Penafsiran a contrario (menurut pengingkaran) : Suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.

Dari berbagai macam cara penafsiran di atas penulis berpendapat bahwa cara penafsiran otentik,sahih, atau resmi dan sistematik harus di dahulukan dibanding dengan cara penafsiran yang lainnya, karena penafsiran otentik,sahih, atau resmi dan Penafsiran sistematik penafsirannya akan lebih kuat secara hukum karena berdasarkan isi peraturan perundang-undangan juga. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang diberikan oleh pembuat Undang-undang sebagaimana yang biasa dilampirkan dalam penjelasan jadi sumbernya ada didalam Undang-undang itu sendiri mengikat secara umum.

Lalu bagaimana dengan isi Pasal 67 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan kalimat “Setiap orang yang membantu memberikan ijazah” Siapakah yang dimaksud Setiap orang yang membantu memberikan ijazah tersebut? Pertama, bila kita menggunakan metode penafsiran otentik atau resmi, ternyata di dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut tidak dijelaskan definisi yang membantu memberikan ijazah tersebut.  Kedua, bila kita menggunakan signifikansi penafsiran hukum “the literal rule” yakni berkaitan dengan pengertian kata-kata dan dengan menggunakan metode Penafsiran Tata Bahasa (gramatikal)  yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang dengan menggunakan arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari. Misalnya “membantu memberikan ijazah” adalah tidak dapat disamakan dengan “membantu membuat ijazah” dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Hal ini untuk memberi pembedaan antara kalimat “memberikan“ dengan kalimat “membuat” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 263 KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan surat (termasuk ijazah/surat tanda tamat belajar).Maka kita bisa temukan definisi kata membantu memberikan ijazah tersebut adalah hanya bagi orang yang berkaitan dengan kedudukan serta kompetensi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan karena ia ikut mengetahui perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003.

Dan kata “membantu memberikan ijazah” adalah hendaknya orang yang membantu ikut berperan menerbitkan atau berperan ikut membantu “membuat” ijazah. sedangkan A yang tidak ada kaitanya atau hubungannya dengan perbuatan pembuatan ijazah namun ia mendapat titipan untuk memberikan ijazah tersebut ke B maka menurut penulis tidak dapat dikategorikan Pasal 67 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

IV. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dengan menggunakan menggunakan metode penafsiran Tata Bahasa (gramatikal) dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat “Setiap orang yang membantu memberikan ijazah” dalam arti membantu terhadap satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu :

1.      Berlaku hanya bagi orang yang berkaitan dengan kedudukan serta kompetensi dari satuan atau lembaga pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan karena ia ikut mengetahui perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003.

2.      Orang yang membantu memberikan ijazah namun ia tidak ada kaitannya dengan kedudukan serta kompetensi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, tidak dapat dianggap memenuhi Pasal 67 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003.

V. Saran

Harus ada ketegasan pengertian antara kata-kata “memberikan“, “membuat”, dan kata “menerbitkan”  dalam Pasal 67 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 agar tidak salah penerapan.

Daftar Pustaka

Buku :

1.    C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesiam Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

2.      Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, Ilmu Perundang-undangan Indonesia, UHN Press, Medan 2008.

3.    Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-undangan :

1.      KUHP, Pustaka Yustisia, 2010

2.      Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional

3.      Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan

4.      Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Read more »

Posted in: pendidikan

Miskin dilarang Pinter

Fayakun,

Begitu memperhatikan Pendidikan kita, siswa yang ekonomi kurang mampu dan lulus dengan standar nasional tidak bisa melanjutkan, tetapi siswa yang berasal dari ekonomi mampu bisa melanjutkan ke sekolah lain terutama swasta dengan biaya tinggi, tentunya menjadi permasalahan, bukan karena miskin secara akademis, tetapi sistim yang diciptakan membuat mereka menjadi tidak mampu melanjutkan. Satu lagi dalam catatan kalaupun ada sejumlah siswa tidak lulus ujian nasional, kesalahannya belum tentu kesalahan siswa, tetapi kesalahan sistem.

Ujian Nasional (UN) pda tahun ini pemerintah telah memberikan porsi nilai 40 persen terhadap sekolah yang terdiri dari nilai ujian dan rapor. Sedangkan yang porsi nilai 60 persen dipegang oleh pemerintah melalui hasil ujian nasional. Untuk kelulusan nilai setiap mata pelajaran siswa wajib memiliki nilai minimum 4,00. Jika demikian formula yang dilakukan oleh pemerintah, maka pihak sekolah mungkin memahami kelayakan siswa didiknya untuk lulus atau tidak lulus. Namun yang perlu diingat oleh pihak sekolah, bahwa jika ada soal yang bocor, hal itu mudah ditelusuri karena ada kode khusus dan resikonya nilai ujian sekolah bisa dihapus (nol) dan sekolah yang bersangkutan masuk daftar hitam, kata Mendiknas Mohammad Nuh (Kompas.com, 11 April 2011). Menurut saya angka 60 persen tentunya merupakan wujud masih dominasinya peran pemerintah yang jauh dari semangat otonomi dan semangat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam menggali potensi lokal (potensi sekolah) karena penentu kelulusan bukan oleh bentuk assessment-assessment lain.

Jika dilihat dari porsi 40 persen nilai kelulusan yang ditentukan oleh pihak sekolah, dan yang 60 persen dari Ujian Nasional (UN), ini berarti kelulusan siswa yang 40 persen nilai dari sekolah tersebut rinciannya adalah sebagai berikut ; yang 24 persen merupakan hasil ujian akhir sekolah (UAS) ditambah 16 persen dari penilaian lain. Dengan demikian 84 persen kelulusan ujian ditentukan oleh ujian.

Beberapa kontroversi terhadap fakta tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Pasal 57 ayat (2) yanga menyatakan bahwa, “Evaluasi dilakukan kepada peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan informal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.” Sedangkan  Pasal 58 ayat (1) Menyatakan ; “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh Pendidik untuk memantau proses kemampuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”, dan Pasal 1 Ayat (17) menyatakan ; “Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistim pendidikan di seluruh wilayah NKRI”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian permasalahan Pendidikan di seluruh Indonesia memunculkan beberapa permasalahan terhadap kelulusan siswa antara lain ; Pertama, dengan 60 persen kelulusan yang ditentukan melalui Ujian Nasional (penilaian dari pemerintah), sedangkan keaktifan serta intelektual lainnya yang hanya 40 persen ini merupakan bentuk pengkebirian peran guru atau pendidik, mengingat materi lain (misalnya keaktifan serta intelektual lainnya) adalah merupakan faktor penting dalam menumbuh kembangkan intelektualitas yang bermoral dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang di amanatkan dalam  Pembukaan UUD 1945;

Kedua, sesuai Pasal 57 Ayat (1) beserta Pasal 1 Ayat (17) diatas, sudahkah dilakukan pemantuan terhadap kelayakan proses pendidikan untuk mengacu standar Nasional pendidikan? Dalam realitanya hasil akhir bermuara kepada peserta didik terutama menyangkut sandar kebutuhan minimal secara komprehensif dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal lembaga pendidikan yang mencakup : (1). Sarana dan parasana Pendidikan, (2). Pendidik, (3). Penerimaan arus informasi dan buku 4. lingkungan pendidikan, 5.Peran serta masyarakat 6. Peran media massa dalam mengontrol, dll.

Sesuai Pasal 58 ayat (1) UU No.  Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan diatas, yang mengevaluasi dan memantau proses intelektual anak didik adalah pendidik (guru). Hal ini jelas kontribusi dan peran guru dalam penentuan kelulusan anak didik sangat penting dan besar, karena sang pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini melihat langsung, yang mendidik, yang membina mental dan intelektual anak didik selama berada di lembaga pendidikan, dan bukan Ujian Nasional yang soal-soalnya dibuat oleh Pusat yang belum tentu memahami kondisi siswa dan sekolahan. Dalam hal ini pendidik sekolah (guru) terkesan di kebirikan oleh sistem kalau tidak ingin dikatakan potensi sekolah telah dipasung.

Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, dalam penjelasan dinyatakan “kompetensi kelulusan adalah merupakan kualifikasi kemampauan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan”, di sini jelas bahwa kemampuan dan ketrampilan yang hanya diketahui oleh Pendidik/guru hampir tidak dinilai oleh Ujian Nasional (hanya 40 persen). Peran  guru dalam hal ini juga terpasung.

Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003, materi wajib yang harus diakomodir dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah memuat Pendidikan Agama, PKN, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya Penjas, Ketrampilan dan jasa, muatan local, kata “ wajib” merupakan suatu bentuk yang wajib diajarkan kepada anak didik, konsekuensinya materi tersebut menjadi indikator sebuah kelulusan anak didik.

Permasalahan hukum lain yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah cq seluruh (Kepala) dinas-dinas Pendidikan seluruh Indonesia, bahwa kondisi bangunan sekolah dan pendidikan nasional di Indonesia belum bisa distandarisasikan, karena bangunan yang sudah tidak layak, kinerja guru perlu ditingkatkan, konsekuensi motivasi guru sebagai pendidik perlu ditingkatkan, baik gaji/tunjangan, pendidikan, sarana dll, geografis dan budaya, arus informasi dll. Sehingga standarisasi harusnya melalui perlakuan dan penilaian yang sama dalam semua aspek, kenyataan selama ini aspek-aspek belum standar, sehingga standar nasional belum bisa dilaksanakan, namun pihak Diknas melalui proses harus melengkapi semua persyaratan yang diamanatkan oleh UU, baik sarana maupun prasarana serta ketentuan operasional serta proses sosialisasi. Saya masih menganggap bahwa kenyataan dan fakta Ujian Nasional (UN) bertentangan dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang membawa dampak pada pembodohan bangsa, dan bertentangan dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Permasalahan hukum, berdasarkan UU No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Salah satu hak guru dan dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan”. Sangat jelas dan tegas dalam UU ini, bahwa yang memberikan penilaian objektif terhadap kelulusan anak didik adalah guru maupun dosen, sedangkan dengan UN kiranya peran-peran guru dikebirikan, ini menyatakan bahwa UN bertentangan dengan UU No. 14 tahun 2005, di mana Pemerintah dalam hal ini Diknas mengambil hak pedagogis sang pahlawan tanpa tanda jasa. Profesi guru, dalam penyelengaraan UN tidak dihargai sebagai suatu tugas mulia untuk mencerdaskan bangsa. Sadarkah pemangku Pendidikan nasional, serta dinas-dinas Pendidikan dengan kondisi ini?

Dampak lain yang ingin saya katakan dengan Ujian Nasional, siswa yang berasal dari ekonomi kurang mampu dan lulus dengan standar nasional, namun belum bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi disebabkan karena NEM yang belum memenuhi standar penerimaan di sekolah yang lebih tinggi, tidak bisa melanjutkan, tetapi aneh siswa yang berasal dari ekonomi mampu malah bisa melanjutkan ke sekolah lain baik negeri maupun swasta dengan biaya tinggi.

Tentunya hal ini menjadi permasalahan, bukan karena tidak mampu secara akademis, tetapi sistim yang dibuat membuat mereka tidak mampu, bahkan banyak siswa yang telah dinyatakan lulus jalur PMDK, dan beasiswa ke Luar Negeri tetapi ia sebenarnya tidak lulus mengikuti Ujian Nasional. Kenyataan indikasi ini memperkuat “bahwa orang miskin dilarang pintar”. Adalah hal sudah tidak mungkin ditutup-tutupi ternyata dalam prakteknya memunculkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dunia Pendidikan, yang kaya bisa bermain-main dan bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, namun yang miskin yang berprestasi tersingkir.

Ada tiga permasalahan utama di sini, yakni Pertama, dengan 60 persen kelulusan yang ditentukan melalui Ujian Nasional (penilaian dari pemerintah), sedangkan keaktifan serta intelektual hanya 40 persen ini merupakan pengkebirian peran pendidik. Sebaiknya dirubah menjadi 60-70 persen adalah penilain keaktifan serta intelektual lainnya, sedangkan 40-30 persen kelulusan ditentukan melalui UN. Hal ini sejalan dengan UU No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa “Salah satu hak guru dan dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan”. Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana amanat UUD 1945;  Serta sejalan dengan Pasal 58 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan ; “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh Pendidik untuk memantau proses kemampuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”.

Dalam faktanya Ujian Nasional tentu akan menentukan nasib jutaan siswa Indonesia, padahal siswa-siswi ini dididik di dalam sistem yang dirancang sendiri oleh pemerintah. Artinya, kalaupun ada kegagalan dalam UN, kesalahannya bisa disebabkan oleh sistem pendidikan, bukan oleh siswa. Untuk itu, yang perlu dievaluasi seharusnya bukan hanya siswa, tetapi juga sistem pendidikan nasional itu sendiri. Pemerintah berlaku tidak adil karena mau mengevaluasi siswa tanpa mau melakukan evaluasi terhadap sistem yang diciptakannya sendiri. Buktinya, meskipun pemerintah sering mengatakan bahwa UN digunakan untuk melakukan pemetaan pendidikan, hal ini tidak benar-benar pernah terjadi. Sampai saat ini, belum pernah ada hasil pemetaan pendidikan yang dilakukan, apalagi disiarkan ke publik, termasuk hasil analisanya. Program-program pemerintah di bidang pendidikan termasuk rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), taman bacaan di mal, dan lain-lainnya tidak pernah dirancang berdasarkan hasil pemetaan pendidikan di Indonesia.

Kedua, pemerintah tidak memahami esensi dari sebuah assessment. Assessment, apapun bentuknya, harus digunakan untuk memberi support siswa dalam proses belajar. Assessment digunakan untuk mendeteksi apa yang dipahami maupun yang belum dipahami siswa. Oleh karena itu, assessment terhadap siswa sebaiknya dilakukan sepanjang masa sekolah, bukan di akhir massa sekolah, sehingga permasalahan apapun dihadapi siswa bisa diselesaikan saat itu juga. Sekolah tidak perlu menunggu sampai akhir masa belajar untuk mengetahui kemampuan siswa dan permasalahan siswa dalam belajar.

Ketiga, pemerintah masih menggunakan paradigma bahwa bentuk assessment yang terbaik adalah dengan ujian. Hal ini dibuktikan dengan penentuan kelulusan yang didominasi oleh ujian (84 persen). Tampaknya, dalam hal ini pemerintah sudah ketinggalan zaman. Pemerintah tidak paham bahwa di berbagai belahan dunia lainnya assessment tidak didominasi oleh ujian. Assessment ini harus dilakukan oleh guru, bukan pemerintah. Tentunya, agar guru bisa melakukan ini, pemerintah harus menciptakan sistem yang memungkinkan semua guru di Indonesia memiliki kemampuan ini.

Menurut penelitian Gardner (2010, h.2), kalau guru memperoleh pelatihan yang tepat dan efektif terkait assesment, maka penilaian guru akan jauh lebih nyata dan valid dibandingkan ujian eksternal manapun. Pertanyaannya, apakah pemerintah telah melatih guru-guru di Indonesia untuk bisa menjalankan bervarasi bentuk assessment untuk menilai siswa? Lalu, apakah sistem yang dirancang oleh pemerintah selama ini berfungsi dengan baik?

Sadar atau tidak sadar sistem pendidikan saat ini banyak menjadikan celah lahan-lahan KKN serta membuat si miskin tersingkir ketika berhadapan dengan sebuah sistem yang tak mungkin mereka masuk didalamnya karena faktor kemampuan ekonomi yang terbatas, akibatnya ia terdepak dari harapan-harapan untuk berkarya.

Ada begitu banyak pekerjaan rumah yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan baik, yaitu mengkaji ulang sistem pendidikan saat ini, memastikan semua guru berkualitas dengan menciptakan sistem peningkatan profesi guru yang baik, memastikan tidak ada sekolah kekurangan guru, memastikan semua siswa di Indonesia bisa melanjutkan sekolah, serta memastikan anak miskin pinter.

Penulis saat ini Seorang Mahasiswa 

Program Pascasarjana Universitas Merdeka

Read more »

Posted in: pendidikan